Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)
Timber Legality Information System (TLIS)
Sabtu, 24 Juni 2017
2015-10-30 12:34:20 by Fadjar Ahmad
Aturan baru Menteri Perdagangan yang tak mewajibkan legalitas kayu pada mebel dan furnitur mengendurkan upaya tata kelola kehutanan. Itu bisa membuka lagi celah pengoplosan kayu ilegal dengan kayu legal karena tak ada verifikasi legalitas produk jadi. Menteri Perdagangan diminta merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89
2015-10-30 12:28:50 by Fadjar Ahmad
Pelaku usaha mebel menilai penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dapat mengurangi ketergantungan produsen dari para makelar ekspor. Direktur PT. Sumber Mulya Furniture Abdullah mengatakan, sebelum sertifikat legalitas kayu itu diberlakukan, kegiatan ekspor mebel praktis dikuasai oleh makelar atau broker. Oleh
2015-09-29 16:23:59 by Administrator Liu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.7/PHPL-SET/2015 tentang tata cara pelaksanaan uji tuntas (due diligence), penerbitan deklarasi impor dan rekomendasi impor produk kehutanan. Pada Sosialisasi aturan tersebut dilaksanakan di 3 kota sbb: 1. Semarang, tanggal 29 September 2015 di Star
2015-07-02 08:28:00 by Administrator Liu
Setelah pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat nilai ekspor produk kayu meningkat. Penyempurnaan aturan diperlukan untuk mengawasi peredaran kayu. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera
2015-04-22 12:01:43 by Administrator Liu
Sejumlah aktivis dari organisasi non-pemerintah meminta Presiden Joko Widodo memperkuat sistem verifikasi legalitas kayu yang telah berjalan bertahap dua tahun terakhir. Penguatan diperlukan agar sistem semakin kredibel dan memperbaiki tata kelola kehutanan dari hulu ke hilir yang lestari.
2015-04-22 12:01:17 by Administrator Liu
Langkah Indonesia mewajibkan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menunjukan komitmen pemberantasan pembalakan liar sekaligus meningkatkan daya saing produk kayu. Komitmen dan konsistensi itu perlu diperkuat daripada diperlemah, apalagi dimatikan. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai suatu kebijakan dinilai
2015-03-13 15:07:28 by Administrator Liu
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memastikan industri berbasis kayu yang beroperasi secara resmi hanya menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang resmi. Di sisi lain, persoalan illegal logging diakui masih menjadi problem besar di Indonesia. Demikian penjelasan yang dipaparkan Menteri LHK Siti Nurbaya yang di dampingi Sekjen Kementerian LHK Hadi Daryanto di Jakarta, Selasa
2015-03-13 14:53:41 by Administrator Liu
"Kalau sampai 31 Desember masih ada yang belum mendapatkan sertifikat bagaimana? Apakah masih ada keringanan?," tanya Retna, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari provinsi Jawa Tengah Pertanyaannya tersebut di ajukan saat sesi tanya jawab pada pembukaan rapat koordinasi Percepatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bagi usaha kehutanan skala Kecil dan Menengah di Jakarta, Selasa
2015-02-23 09:24:53 by Administrator Liu
Impor produk kayu keras tropis ke Jerman adalah 348,000 cu.m RWE pada sepuluh bulan pertama  tahun 2014, turun 5,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013. Setelah dua tahun, sektor konstruksi Jerman kontrak selama 2014 terjadi pertumbuhan yang kuat. Impor Jerman kayu gergajian tropis menurun dari keempat pemasok terbesar, seperti Malaysia, Ghana, Kamerun,
2015-01-27 10:14:56 by Administrator Liu
Daftar IKM Pemegang ETPIK Menggunakan Deklarasi Ekspor Berikut daftar IKM pemegang ETPIK menggunakan Deklarasi Ekspor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 14/DAGLU/KEP/12/2014 (File ada di menu Unduh Berkas/ Publikasi/No.1). Jika perusahaan anda termasuk dalam daftar tersebut dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan hak