Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)
Timber Legality Information System (TLIS)
Senin, 23 Juli 2018

Surat Edaran No. 2/PPHH/NEIP/HPL.3/5/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan

2018-06-26 15:37:20 by Administrator Liu

Mulai 1 Februari 2018, mekanisme pengawasan produk impor kehutanan yang sebelumnya dilakukan dengan mekanisme Border diubah menjadi Post Border sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/11/2015 jo No 91 Tahun 2017 jis No 13 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur bahwa Rekomendasi Impor tidak lagi menjadi persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. Cukup Deklarasi Impor yang menjadi persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. Berkenaan dengan perubahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.7/PHPL-SET/2015.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 antara lain mengatur bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pengawasan ini, maka pemeriksaan uji tuntas (due diligence) akan dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).


Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan suatu pedoman untuk melengkapi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 sebagai arahan dan pedoman bagi Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk memastikan bahwa uji tuntas yang dilakukan importir benar, lengkap dan sesuai ketentuan. Pedoman dapat di download pada link berikut .